Categories
News

Konsep “Courtesy of YouTube” Sebuah Fenomena dalam Penerapan Hukum

Konsep “Courtesy of YouTube” Sebuah Fenomena dalam Penerapan Hukum Tayangan video YouTube kerap kali muncul di layar televisi. Muncul pertanyaan, apakah diperbolehkan menayangkan kembali video yang didownload dari YouTube tersebut? Bagaimana hukum di Indonesia melihat fenomena ini?YouTube bukan pemegang hak cipta atas video-video yang terdapat di dalamnya. Di dalam terms of service-nya pihak Youtube melarang adanya tindakan distribusi apa pun, termasuk untuk tujuan komersial tanpa ada perjanjian tertulis dengan YouTube. YouTube tidak bisa memberikan hak bagi broadcaster untuk menayangkan video dalam layanan mereka, baik itu siaran televisi atau film. Dengan penggunaan “Courtesy of YouTube”, pencipta video tetap tidak mengetahui bahwa videonya digunakan untuk kepentingan komersial dan tidak mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman “Courtesy of YouTube”, alamat URL yang tidak jelas ataupun ucapan terima kasih kepada YouTube diakhir program acara belum melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pasal 57 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) menyatakan bahwa “ciptaan yang diambil tanpa izin penci pta tidak boleh digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.”

Baca Juga : https://teknorus.com/wa-web/

Terlebih lagi hal tersebut telah melanggar Hak moral [atribusi atau pengakuan atas karya seseorang (Pasal 24- 26 UU Hak Cipta)] dan Hak ekonomi [kompensasi yang didapat pencipta atas karya kreatif yang diciptakannya (Penjelasan Pasal 2 UU Hak Cipta)]. Untuk itu, anjuran dari YouTube untuk menyebutkan nama asli pengunggah video dan perlunya untuk menyertakan deklarasi bahwa semua video yang mereka tampilkan diperoleh dengan sah dan tidak melanggar hak cipta, seyogianya diikuti. Perlu diingat bahwa pada kenyataannya YouTube melejitkan karir banyak orang dengan menawarkan kesempatan bagi seniman, musisi, penulis dan lain-lain untuk menjangkau audiensi yang lebih luas. Ini adalah sebuah fenomena dalam penerapan hukum yang mengindikasikan adanya ruang interpretasi hukum antara ketentuan hukum dan kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ruang interpretasi ini adalah satu ranah yang luas dan menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya berjudul “The Legal System: a social Science perspective” ditentukan oleh perasaan hukum yang berkembang dalam perilaku hukum sebagai suatu perilaku sukarela yang tidak muncul dari motivasi tunggal. Namun fakta bahwa peraturan tidak ditegakkan mengisyaratkan bahwa pemegang otoritas tidak memandang serius peraturan tersebut sehingga legitimasi peraturan tersebut akan melemah. Legitimasi (kesahan) adalah keyakinan/kepercayaan kepada struktur atau prosedur yang mengacu pada suatu sikap umum kepada hukum, peraturan/sistem yang cenderung untuk menuntun orang melalui kesepakatan menuju kepatuhan. Lebih banyak orang yang skeptis dalam masyarakat modern dan legitimasi lebih bergantung pada hasil-hasil aktual yang menuntun orang untuk menyepakati apa yang dilakukan oleh sistem sebagai dukungan yang bergantung pada apakah hukum akan/terbukti berlaku dengan benar. Dalam konstelasi yang demikian, konsep “Courtesy of Youtube” secara proporsional didudukkan dalam bangunan hukum na sional yang tentunya tidak sesederhana membedakan warna hitam dan putih. Fenomena ini adalah fakta awal yang menunjukkan perlunya dibangun struktur bangsa Indonesia sebagai wadah bagi penerapan hukum dan bekerjanya sistem hukum.

Ibarat komputer maka softwarenya harus di-setting terlebih dahulu sebelum program-program di-download. Untuk itu struktur bangsa seyogianya dibangun terlebih dahulu sebagai wadah sebelum berbagai peraturan hukum dirancang dan diterapkan dalam sistem hukum nasional, sehingga melahirkan legitimasi sebagai sesuatu yang coba diraih oleh sistem-sistem hukum. Tanpa adanya langkah-langkah ini, penerapan hukum hanya akan jalan di tempat karena peraturan disusun dalam ruang hampa tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat yang konkret akan hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *