SERBA SALAH REKLAMASI JAKARTA

SERBA SALAH REKLAMASI JAKARTA

PEMERINTAH dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mesti memanfaatkan status quo Pulau G untuk mengkaji kembali segala aturan tentang reklamasi Teluk Jakarta. Ada banyak problem menyusul keputusan itu jika pemerintah Jakarta tak segera menyelesaikan sengketa hukum ini. Gubernur Basuki harus segera mengajukan permohonan banding atas putusan itu agar proses peradilannya segera masuk ke Mahkamah Agung.

Putusan inkrah harus segera diketuk agar ada kepastian hukum bagi Agung Podomoro sebagai pemilik Pulau G dan masyarakat yang telah membeli ruang di sana. Dilihat dari sisi lingkungan, putusan itu juga penting karena laut kadung diuruk dan tak mungkin dikembalikan. Jika putusan inkrah terlalu lama, pulau akan terbengkalai dan menimbulkan kerusakan lingkungan lebih parah tinimbang pembangunan pulaunya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini menjadi pelajaran penting sekaligus pahit bagi pemerintah.

Pemberian izin tanpa menunggu aturan zonasi dan tata ruang telah menimbulkan banyak dilema yang tak mudah dibenahi. Abainya pemerintah Jakarta pada prosedur membuat ongkos reklamasi kian besar dari yang diperhitungkan semula. Soalnya, meski putusan inkrah segera diketuk, izin itu tak segera bisa dikeluarkan akibat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memundurkan pembahasan aturan zonasi dan tata ruang pantai utara Jakarta hingga 2019.

Izin prinsip dan izin reklamasi yang menjadi dasar menimbun laut tak bisa terbit selama dua aturan itu belum sah. Berbagai dilema ini harus segera dipecahkan oleh pemerintah pusat dan Jakarta agar kerusakan lebih parah tak terjadi. Dengan mangkraknya Pulau G, semua pihak kini menanggung rugi. Pengembang tak bisa melanjutkan reklamasi, nelayan tetap kehilangan mata pencarian, dan pemerintah tak mendapatkan manfaat apa pun selama masa menunggu itu. Niat Gubernur Basuki menerbitkan izin baru reklamasi kepada PT Jakarta Propertindo juga bukan tanpa masalah. Jakpro butuh uang tak sedikit untuk melanjutkan reklamasi.

Jangankan mengelola Pulau G, reklamasi Pulau F yang menjadi hak mereka pun hingga kini belum dimulai. Perusahaan daerah Jakarta ini masih sibuk menyiapkan infrastruktur bagi Asian Games 2018. Di luar itu, izin baru juga tak bisa terbit sepanjang Jakarta belum punya aturan tentang zonasi dan tata ruang. Pembatalan izin reklamasi Pulau G antara lain akibat izin yang mendahului dua aturan tersebut. Karena itu, terobosan hukum mesti dibicarakan segera, juga skenario-skenario akibat putusan hukum tersebut. Misalnya, pemerintah mengajak kembali DPRD memikirkan dampak keputusan mereka memundurkan pembahasan aturan tata ruang pulau reklamasi. Keputusan DPRD adalah keputusan politik yang bisa diubah oleh keputusan politik juga.

DPRD harus bersidang kembali mencabut keputusan sebelumnya dan segera membahas aturan zonasi begitu hakim agung mengetuk putusan inkrah. Setelah aturan zonasi disahkan, pemerintah harus segera menerbitkan izin serupa untuk Podomoro atau perusahaan lain yang menggantikannya. Jika izin baru Pulau G diberikan kepada perusahaan lain, Agung Podomoro akan leluasa menggugat pemerintah secara perdata, yakni ganti rugi atas investasi awalnya yang diperkirakan Rp 4,9 triliun.

Maka tinggal satu cara yang bisa ditempuh pemerintah, yakni memberikan izin baru kelak kepada Podomoro kembali. Apa boleh buat. Reklamasi merupakan buah simalakama yang dibuat sendiri oleh pemerintah barangkali akibat nafsu bisnis yang bersekutu dengan kekuasaan.

Website : kota-bunga.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *